BERSAMA KITA MAJU

MARI KITA MENGHITUNG, MEMBAYAR DAN MELAPOR PAJAK DENGAN BAIK DAN BENAR

Jumat, 25 Oktober 2013

                    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                     NOMOR 46 TAHUN 2013

                        TENTANG

               PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA
                     YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK
                      YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

                  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Sabtu, 19 Oktober 2013

UU 36 - 2008 - PPh


UU No. 36 tahun 2008 - PPh

eSPT PPh Badan Rupiah versi 1.1


Rekan2 sekalian , bagi rekan2 yang membutuhkan eSPT PPh badan rupiah _v1.1 dapat mengunduh di link dibawah ini .




eSPT PPh Badan Rupiah

E_SPT PPH BADAN DOLAR VERSI 1_1

Rekan 2 sekalian,
Bagi rekan2 yang membutuhkan softwaer eSPT PPh badan dolar versi 1_1 dapat mengunduh link dibawah ini

 
Software eSPT PPh badan dolar versi1_1

Minggu, 13 Oktober 2013

KMK NO 44.KM,11/2013 KURS TGL 9 OKT 2013 SD 22 OKT 2013

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
       NOMOR 44/KM.11/2013
      TENTANG
          NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
     NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
           BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
          TANGGAL 09 OKTOBER 2013 SAMPAI DENGAN 22 OKTOBER 2013
                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KMK NO. 43/KM.11/2013 KUR TGL 2 OKT 2013 SD 8 OKT 2013

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
       NOMOR 43/KM.11/2013
      TENTANG
          NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
     NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
           BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
          TANGGAL 02 OKTOBER 2013 SAMPAI DENGAN 08 OKTOBER 2013
                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KMK NO. 42/KM.11/2013 KURS TGL 25 SEP 2013 SD 01 OKT 2013

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
       NOMOR 42/KM.11/2013
      TENTANG
          NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
     NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
           BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
        TANGGAL 25 SEPTEMBER 2013 SAMPAI DENGAN 01 OKTOBER 2013
                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KMK NO 41/KM.11/2013 KURS TGL 18 SEP 2013 SD 24 SEP 2013

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
       NOMOR 41/KM.11/2013
      TENTANG
          NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
     NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
           BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
       TANGGAL 18 SEPTEMBER 2013 SAMPAI DENGAN 24 SEPTEMBER 2013
                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KMK NO. 40/KM.11/2013 KUR TGL 11 SEP 2013 SD 17 SEP 2013

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
       NOMOR 40/KM.11/2013
      TENTANG
          NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
     NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
           BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
       TANGGAL 11 SEPTEMBER 2013 SAMPAI DENGAN 17 SEPTEMBER 2013
                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
 Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang
 Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
 Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus  terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 September 2013 sampai dengan 17 September 2013.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
3.     Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKeuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada PejabatEselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;
Memperhatikan:   Surat Perintah Nomor PRIN-374/MK.01/2011.;
           
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 SEPTEMBER 2013 SAMPAI DENGAN
17 SEPTEMBER 2013.

KMK NO. 29/KM.11/2013 TGL 04 SEP 2013 SD 10 SEP 2013

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
       NOMOR 39/KM.11/2013
      TENTANG
          NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
     NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
           BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
       TANGGAL 04 SEPTEMBER 2013 SAMPAI DENGAN 10 SEPTEMBER 2013
                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Senin, 13 Mei 2013

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2013 TANGGAL 27 MARET 2013

 
PERATURAN DIRJEN PAJAK
NOMOR PER-08/PJ/2013 TANGGAL 27 MARET 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
a. bahwa ketentuan mengenai pengaturan Faktur Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu pembuatan Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditentukan perlu dilakukan penyesuaian saat mulai diberlakukannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;